MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN


         
          
   Dibawah ini merupakan sebagai bentuk tugas dari Lembaga Pelayanan Konsumen yaitu sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Perlindungan konsumen "Bahwasannya tugas dari sebuah Lembaga Pelayanan Konsumen salah satunya adalah menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa".  
             
       
       Pertama; Dengan langsung terjun dilapangan/sosialisasi (brosur/seminar), biasanya dalam hal ini yang menjadi obyeknya adalah ibu-ibu rumah tangga karena dinilai sering berkutat dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, tapi juga tidak menutup kemungkinan sosialisasi dilakukan bagi para pelaku usaha. 

     Kedua; Melalui media sosial/internet seperti blogspot, facebook, instagram, dan email. 

   Selain memberikan informasi yang layak kepada konsumen, Lembaga Pelayanan Konsumen juga memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada konsumen, baik diminta maupun tidak. Adapun dalam memberikan nasihat kepada konsumen dilakukan dengan dua cara yaitu; secara lisan dan tertulis, ini sesuai dengan pasal 5 PP Nomor 59 tahun 2001 tentang LPKSM, tujuannya agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

   Namun, perlu diingat nasihat diberikan ketika adanya sebuah pengaduan. Maka kepada masyarakat/konsumen yang merasa dirugikan dihimbau untuk melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada Lembaga Pelayanan Konsumen baik secara langsung/datang sendiri ke kantor (LPK-RI Kalijaga) maupun tidak langsung seperti melalui surat, telepon/faksimili, e-mail dan atau melalui media masa lainnya. Dalam melakukan pengaduan, konsumen akan di arahkan untuk mengisi formulir pengaduan dan menyertakan bukti-bukti yang sah; menulis kronologisnya di Form yang telah disediakan atau ditulis sendiri yang rapi; dan tidak lupa membawa persyaratan berkas meliputi foto copy KK, KTP atau Pasport yang masih berlaku.

 TUPOKSI (Tugas pokok) dari Lembaga pelayanan konsumen sendiri, diantaranya adalah;

  • Melakukan edukasi kepada konsumen supaya bisa tercipta konsumen yang cerdas;
  • Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat akan beredarnya barang perdagangan dan jasa;
  • Mengambil sample produk yang diduga melakukan pelanggaran konsumen untuk dilakukan uji lab atas barang tersebut;
  • Menerima pengaduan dari konsumen baik lisan maupun tertulis; 
  • Melakukan pendampingan ADVOKASI konsumen untuk membela hak-haknya dalam mendapatkan kepastian hukum.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGENALAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Gambar
Pinjam meminjam atau hutang piutang adalah kata yang sering kita dengar setiap harinya, biasanya berupa benda, uang bahkan tanah dan lainnya. Jika yang dipinjam/dihutang dalam jumlah banyak, maka ada penjamin yang wajib ditanggungkan.          Nah kebanyakan orang hanya mengetahui tentang jaminan, padahal istilah sebenarnya yaitu jaminan fidusia.  Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.          Sedangkan  Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang...
Baca selengkapnya

KABAR GEMBIRA BAGI PENGGUNA KENDARAAN

Gambar
Gambar lahan parkir    Lewat putusan PK (Peninjauan Kembali) MA (Mahkamah Agung) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya. Namun sayang PK yang diajukan oleh PT SPI tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dengan begitu PT SPI dituntut untuk membayar ganti rugi atas konsumen yang kehilangan kendaraannya. Dengan putusan tersebut pula, menandakan bahwa pengelola parkir tidak dapat berlindung lagi kepada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang berbunyi “Segala kehilangan bukan tanggungjawab pengelola parkir”.              Di dalam Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan...
Baca selengkapnya

MEDIASI MENJADI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH

Gambar
mediasi antar para pihak yang berperkara         Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Seperti gambar diatas menunjukkan bahwasannya sedang terjadi mediasi antar para pihak yang tengah berperkara.             Tugas mediator yang sekaligus seorang advokat (pengacara) yaitu sebagai penengah / pihak ketiga yang netral tidak memilih diantara para pihak yang bersengketa dan tidak mengambil keputusan bagi salah satu pihak yang bersengketa sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, seorang mediator dapat memberikan solusi atas masalah yang tengah dihadapi tersebut dengan catatan solusi dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan maupun menguntungkan hanya salah satu pihak saja.   ...
Baca selengkapnya