ISLAM MEMANDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN




    Islam merupakan agama yang rahmatan lil’alamiin sekaligus agama yang sangat aman bagi pemeluknya, mengapa tidak? Karena pengertian Islam sendiri artinya keselamatan atau kemurnian (dakhala fi al-salm au al-silm au al-salām). Dengan kata lain, Islam merupakan agama yang penuh dengan kenyamanan, keselamatan dan keamanan, apalagi dalam hal mengonsumsi barang/jasa yang tidak langsung berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sehubungan dengan itu, Islam sendiri telah menerapkan perlindungan konsumen sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Apalagi ketika Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul, perlindungan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam. Sehingga terbukti jika sekarang perlindungan konsumen sudah sangat umum, namun masih banyak orang yang kurang sadar akan pentingnya perlindungan konsumen khususnya bagi konsumen itu sendiri.
  Di dalam hukum Islam ada 6 hak konsumen, diantaranya adalah; 
  • Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil dan terhindar dari pemalsuan;
  • Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
  • Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;
  • Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan; dan
  • Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.

  Maka, bagi para pelaku usaha yang membuat kerugian baik secara fisik maupun cacat produk atau penipuan kepada konsumen sangatlah tidak dibenarkan, oleh karena itu pemerintah melakukan pengawasan secara intensif dengan cara bekerjasama dengan lembaga khusus yang menangani tentang perlindungan konsumen atau istilahnya LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen). Selain itu, pemerintah membuat Undang-undang khusus mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sejatinya baik dari Undang-undang tersebut maupun dari ajaran Islam itu memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak-hak konsumen, hanya perbedaannya jika dalam Islam konsumen lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas (Hablumminallah) dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (Hablumminannas), sedangkan Undang-undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (Hablumminannas).




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGENALAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Gambar
Pinjam meminjam atau hutang piutang adalah kata yang sering kita dengar setiap harinya, biasanya berupa benda, uang bahkan tanah dan lainnya. Jika yang dipinjam/dihutang dalam jumlah banyak, maka ada penjamin yang wajib ditanggungkan.          Nah kebanyakan orang hanya mengetahui tentang jaminan, padahal istilah sebenarnya yaitu jaminan fidusia.  Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.          Sedangkan  Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang...
Baca selengkapnya

KABAR GEMBIRA BAGI PENGGUNA KENDARAAN

Gambar
Gambar lahan parkir    Lewat putusan PK (Peninjauan Kembali) MA (Mahkamah Agung) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya. Namun sayang PK yang diajukan oleh PT SPI tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dengan begitu PT SPI dituntut untuk membayar ganti rugi atas konsumen yang kehilangan kendaraannya. Dengan putusan tersebut pula, menandakan bahwa pengelola parkir tidak dapat berlindung lagi kepada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang berbunyi “Segala kehilangan bukan tanggungjawab pengelola parkir”.              Di dalam Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan...
Baca selengkapnya

MEDIASI MENJADI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH

Gambar
mediasi antar para pihak yang berperkara         Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Seperti gambar diatas menunjukkan bahwasannya sedang terjadi mediasi antar para pihak yang tengah berperkara.             Tugas mediator yang sekaligus seorang advokat (pengacara) yaitu sebagai penengah / pihak ketiga yang netral tidak memilih diantara para pihak yang bersengketa dan tidak mengambil keputusan bagi salah satu pihak yang bersengketa sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, seorang mediator dapat memberikan solusi atas masalah yang tengah dihadapi tersebut dengan catatan solusi dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan maupun menguntungkan hanya salah satu pihak saja.   ...
Baca selengkapnya