PERLINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG KESEHATAN



Kesehatan merupakan suatu hal yang mahal bagi setiap orang, karena sedikit saja orang mengalami gangguan kesehatan maka orang tersebut berlomba-lomba mencari obat untuk menyembukan dirinya. Namun, dibalik orang-orang yang menginginkan kesembuhan dari penyakitnya banyak yang tidak mengetahui bahwasannya dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang pasien. Biasanya ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan medis, mereka hanya akan diam bahkan mengikuti apa yang pihak medis katakan tanpa mengetahui akibat dibelakangnya. Bagaimana tidak, karena mereka hanya mengetahui pengertian pasien hanya dari satu sisi yaitu seseorang yang menginginkan sembuh dari penyakitnya bagaimanapun caranya. Sedangkan dilihat dari sisi lain, pengertian pasien sangatlah luas yakni berhubungan dengan pelayanan jasa dan itu berhubungan dengan “Konsumen”. Mengapa demikian? Karena pelayanan medis dalam menyembuhkan pasien itu dengan memberikan jasanya yakni dengan memeriksa dan memberikan obat si pasien. Sehingga ini berarti pasien dapat disebut dengan “Konsumen” dan pelayanan medis termasuk dokter, bidan, perawat dan lainnya dapat disebut dengan “Pelaku usaha”. 

        Adapun Hak dan Kewajiban konsumen (pasien) dalam kesehatan berdasarkan UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yaitu:

+   Haknya konsumen (pasien) ;
  • Informasi;
  • Memberikan persetujuan;
  • Rahasia kedokteran;
  • Pendapat kedua (second opinion);

 +   Kewajiban konsumen (pasien) ;

  • Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur;
  • Beritikad baik;
  • Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
  • Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
    Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan (pelaku usaha) berdasarkan UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yakni; Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, dan Mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

   Selain diatur dalam UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, juga diatur dalam Keputusan menteri kesehatan RI No 756/MENKES/SK/VI/2004 tentang persiapan liberalisasi perdagangan jasa di bidang kesehatan serta UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatan, ini berarti melindungi konsumen sama halnya dengan melindungi kesehatan fisik dan psikis, sehingga secara otomatis juga dapat melindungi keberlangsungan keturunan manusia. Dengan demikian, pasien (konsumen) memiliki kedudukan yang sejajar/sama dengan pelayanan medis (dokter, bidan, perawat dll)/(pelaku usaha).

   Sebenarnya harapan pasien sebagai konsumen diantaranya, yaitu
  • Reliability (Kehandalan), dimana pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan;
  • Responsiveness (daya tanggap), dimana membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Golongan) seorang pasien;
  • Assurance (Jaminan), dimana meliputi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan;
  • Emphaty (Empati), dimana komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen/pasien.

     Maka dengan harapan yang dimiliki oleh pasien sebagai konsumen tersebut, hadir lembaga pelayanan konsumen sebagai lembaga terpadu untuk membantu masyarakat termasuk pasien sebagai konsumen dalam menyelesaikan permasalahannya di bidang kesehatan. Karena Misi LPK-RI Kalijaga, yaitu:
  • Mewujudkan negara Indonesia sebagai negara perdagangan dan jasa yang bermartabat, sehingga memacu terciptanya situasi ekonomi yang kondusif dan menguntungkan dengan mengutamakan konsumen;
  • Mewujudkan kemandirian dan keberdayaan konsumen dalam  mempertahankan hak dan menjalankan kewajibannya, sehingga terangkat harkat dan martabatnya sebagai konsumen;
  • Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan manfaat secara berimbang bagi konsumen dan pelaku usaha, dan
  • Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab, sehingga mampu menjamin kelangsungan usaha dan perlindungan konsumen.





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGENALAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Gambar
Pinjam meminjam atau hutang piutang adalah kata yang sering kita dengar setiap harinya, biasanya berupa benda, uang bahkan tanah dan lainnya. Jika yang dipinjam/dihutang dalam jumlah banyak, maka ada penjamin yang wajib ditanggungkan.          Nah kebanyakan orang hanya mengetahui tentang jaminan, padahal istilah sebenarnya yaitu jaminan fidusia.  Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.          Sedangkan  Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang...
Baca selengkapnya

KABAR GEMBIRA BAGI PENGGUNA KENDARAAN

Gambar
Gambar lahan parkir    Lewat putusan PK (Peninjauan Kembali) MA (Mahkamah Agung) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya. Namun sayang PK yang diajukan oleh PT SPI tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dengan begitu PT SPI dituntut untuk membayar ganti rugi atas konsumen yang kehilangan kendaraannya. Dengan putusan tersebut pula, menandakan bahwa pengelola parkir tidak dapat berlindung lagi kepada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang berbunyi “Segala kehilangan bukan tanggungjawab pengelola parkir”.              Di dalam Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan...
Baca selengkapnya

MEDIASI MENJADI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH

Gambar
mediasi antar para pihak yang berperkara         Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Seperti gambar diatas menunjukkan bahwasannya sedang terjadi mediasi antar para pihak yang tengah berperkara.             Tugas mediator yang sekaligus seorang advokat (pengacara) yaitu sebagai penengah / pihak ketiga yang netral tidak memilih diantara para pihak yang bersengketa dan tidak mengambil keputusan bagi salah satu pihak yang bersengketa sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, seorang mediator dapat memberikan solusi atas masalah yang tengah dihadapi tersebut dengan catatan solusi dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan maupun menguntungkan hanya salah satu pihak saja.   ...
Baca selengkapnya