PENTINGNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DUNIA JASA KEUANGAN



Jasa keuangan merupakan suatu perusahaan di bidang jasa yang berhubungan dengan keuangan. Dengan adanya Jasa keuangan, masyarakat merasa terbantu dalam urusan keuangan. Sehingga menjadikan Jasa keuangan sebagai alternatif terakhir masyarakat ketika tidak memiliki uang. Dengan alasan tersebut, kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui konsekuensi yang akan didapatkannya setelah meminjam uang di Jasa keuangan, hal itu terkadang mengakibatkan masyarakat memiliki permasalahan dengan pihak Jasa keuangan. Biasanya dikarenakan saat jatuh tempo untuk membayar hutang, masyarakat justru tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, yang mana ini berdampak pada penyitaan aset oleh pihak Jasa keuangan, aset yang pernah dijaminkan ketika melakukan transaksi diawal sesuai dengan kesepakatan misalnya berupa tanah, rumah, kendaraan dan lainnya.

Namun, dalam penyitaan aset yang dilakukan oleh pihak Jasa keuangan kebanyakan menuai konflik (permasalahan) dengan masyarakat. Mengapa demikian?, Karena pihak jasa keuangan terkadang secara sepihak melakukan pelelangan aset-aset tersebut (jaminan) tanpa diketahui oleh masyarakat (pihak penjamin/hutang), sehingga masyarakat berpikir bahwa perlakuan tersebut tidaklah sesuai dengan kesepakatan diawal. Maka, untuk menjembatani keadaan tersebut agar kedepannya tidak saling menimbulkan percekcokan diantara kedua belah pihak hadirlah lembaga khusus untuk menanganinya yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), salah satunya LPKRI Kalijaga di wilayah Demak. Lembaga ini bertugas melakukan pendampingan edukasi dan advokasi untuk melindungi konsumen yakni masyarakat yang mengalami permasalahan tersebut.

Cara lembaga pelayanan konsumen tersebut melindungi konsumen yaitu dengan cara melakukan negosiasi dalam hal penundaan pembayaran, keringanan pembayaran, penundaan penjualan aset-aset dan lainnya. Selain yang berkenaan dengan permasalahan itu, lembaga pelayanan konsumen juga membantu dalam hal melakukan permohonan kepada pihak Jasa keuangan untuk mengundang/memberitahu pihak nasabah/pihak penjamin pada saat pengambilan/penyerahan sertifikat yang telah dijaminkan kepada pihak Jasa keuangan, Tujuannya karena dikhawatirkan sertifikat tersebut disalahgunakan pihak lain. Karena TUPOKSI (Tugas pokok) dari lembaga pelayanan konsumen itu sendiri, diantaranya adalah;
§  Melakukan edukasi kepada konsumen supaya bisa tercipta konsumen yang cerdas;
§  Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat akan beredarnya barang perdagangan dan jasa;
§  Mengambil sampel produk yang diduga melakukan pelanggaran konsumen untuk dilakukan uji lab atas barang tersebut;
§  Menerima pengaduan dari konsumen baik lisan maupun tertulis; dan
§  Melakukan pendampingan ADVOKASI konsumen untuk membela hak-haknya dalam mendapatkan kepastian hukum, dan lain-lain.

Berkaitan adanya TUPOKSI diatas, maka diketahui lembaga pelayanan konsumen sangatlah tidak main-main dalam melindungi konsumen, apalagi jika dalam melakukan pelayanan konsumen, lembaga tersebut telah dibantu oleh pemerintah serta melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan terkait. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya, oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat bahwasannya ketika mengalami permasalahan yang berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat melakukan pengaduan ke LPKRI Kalijaga baik secara langsung maupun tidak langsung agar menjadi “KONSUMEN CERDAS” seperti halnya maskot perlindungan konsumen.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGENALAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Gambar
Pinjam meminjam atau hutang piutang adalah kata yang sering kita dengar setiap harinya, biasanya berupa benda, uang bahkan tanah dan lainnya. Jika yang dipinjam/dihutang dalam jumlah banyak, maka ada penjamin yang wajib ditanggungkan.          Nah kebanyakan orang hanya mengetahui tentang jaminan, padahal istilah sebenarnya yaitu jaminan fidusia.  Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.          Sedangkan  Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang...
Baca selengkapnya

KABAR GEMBIRA BAGI PENGGUNA KENDARAAN

Gambar
Gambar lahan parkir    Lewat putusan PK (Peninjauan Kembali) MA (Mahkamah Agung) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya. Namun sayang PK yang diajukan oleh PT SPI tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dengan begitu PT SPI dituntut untuk membayar ganti rugi atas konsumen yang kehilangan kendaraannya. Dengan putusan tersebut pula, menandakan bahwa pengelola parkir tidak dapat berlindung lagi kepada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang berbunyi “Segala kehilangan bukan tanggungjawab pengelola parkir”.              Di dalam Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan...
Baca selengkapnya

MEDIASI MENJADI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH

Gambar
mediasi antar para pihak yang berperkara         Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Seperti gambar diatas menunjukkan bahwasannya sedang terjadi mediasi antar para pihak yang tengah berperkara.             Tugas mediator yang sekaligus seorang advokat (pengacara) yaitu sebagai penengah / pihak ketiga yang netral tidak memilih diantara para pihak yang bersengketa dan tidak mengambil keputusan bagi salah satu pihak yang bersengketa sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, seorang mediator dapat memberikan solusi atas masalah yang tengah dihadapi tersebut dengan catatan solusi dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan maupun menguntungkan hanya salah satu pihak saja.   ...
Baca selengkapnya