PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA



     Dalam dunia kerja termasuk di bidang jasa seperti pelayanan maupun usaha, seseorang dituntut untuk mengetahui hak dan kewajiban khususnya bagi pelaku usaha. Karena, pelaku usaha bertanggungjawab atas konsumen ketika terjadinya kerugian, sehingga diharapkan pelaku usaha lebih dapat memahami tentang kewajibannya kepada konsumen. Sesuai dengan Pasal 8-17 Undang-undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, berikut pemaparannya yang akan dijelaskan dibawah ini !!!
Pasal 8
1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang :
  • Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  • Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  • Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut;
  • Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut;
  • Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut;
  • Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  • Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  • Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat;
  • Tidak mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud; 
   3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
  4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan / jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

  Pasal 9
 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar, dan / atau seolah-olah :
  •   Barang tersebut telah memenuhi dan / atau  memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  •     Barang tersebut dalam keadaan baik dan / atau baru;
  •     Barang dan / atau jasa tersebut telah mendapatkan dan / atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
  •    Barang dan / atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  •     Barang dan / atau jasa tersebut tersedia;
  •     Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  •   Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  •     Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  •   Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan / atau jasa lain;
  •    Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
  •    Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
   2)  Barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan;
   3)  Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan / atau jasa tersebut.

Pasal 10
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :
  • Harga atau tarif suatu barang dan / atau jasa;
  • Kegunaan suatu barang dan / atau jasa;
  • Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan / atau jasa;
  • Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
  • Bahaya penggunaan barang dan / atau jasa.
Pasal 11
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabuhi / menyesatkan konsumen dengan :
  • Menyatakan barang dan / atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
  • Menyatakan barang dan / atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
  • Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
  • Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan / atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain;
  • Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
  • Menaikkan harga atau tarif barang dan / atau jasa sebelum melakukan obral.
Pasal 12
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan / atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklakan.

Pasal 13
  1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan / atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan / atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
 2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan / atau jasa lain.

Pasal 14
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

  • Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
  • Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
  • Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
  • Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
Pasal 15
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

  • Tidak menepati pesanan dan / atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
  • Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan / atau prestasi.
Pasal 17
      Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

  • Mengelabuhi konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan / atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan / atau jasa;
  • Mengelabuhi jaminan / garansi terhadap barang dan / atau jasa;
  • Membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan / atau jasa;
  • Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan /atau jasa;
  • Mengeksploitasi kejadian dan / atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  • Melanggar etika dan / atau ketentuan perundang-undangan mengenai periklanan.
  • Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).
     Berdasarkan pasal-pasal yang tercantum diatas terbukti bahwa konsumen mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah di bidang pelayanan, termasuk adanya lembaga pelayanan konsumen (LPK-RI Kalijaga). Karena dasar hukum utama perlindungan konsumen adalah ;
1. Undang-undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. PP No. 59 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Perpres No. 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Perlindungan Konsumen.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGENALAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Gambar
Pinjam meminjam atau hutang piutang adalah kata yang sering kita dengar setiap harinya, biasanya berupa benda, uang bahkan tanah dan lainnya. Jika yang dipinjam/dihutang dalam jumlah banyak, maka ada penjamin yang wajib ditanggungkan.          Nah kebanyakan orang hanya mengetahui tentang jaminan, padahal istilah sebenarnya yaitu jaminan fidusia.  Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.          Sedangkan  Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang...
Baca selengkapnya

KABAR GEMBIRA BAGI PENGGUNA KENDARAAN

Gambar
Gambar lahan parkir    Lewat putusan PK (Peninjauan Kembali) MA (Mahkamah Agung) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya. Namun sayang PK yang diajukan oleh PT SPI tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dengan begitu PT SPI dituntut untuk membayar ganti rugi atas konsumen yang kehilangan kendaraannya. Dengan putusan tersebut pula, menandakan bahwa pengelola parkir tidak dapat berlindung lagi kepada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang berbunyi “Segala kehilangan bukan tanggungjawab pengelola parkir”.              Di dalam Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan...
Baca selengkapnya

MEDIASI MENJADI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH

Gambar
mediasi antar para pihak yang berperkara         Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Seperti gambar diatas menunjukkan bahwasannya sedang terjadi mediasi antar para pihak yang tengah berperkara.             Tugas mediator yang sekaligus seorang advokat (pengacara) yaitu sebagai penengah / pihak ketiga yang netral tidak memilih diantara para pihak yang bersengketa dan tidak mengambil keputusan bagi salah satu pihak yang bersengketa sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, seorang mediator dapat memberikan solusi atas masalah yang tengah dihadapi tersebut dengan catatan solusi dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan maupun menguntungkan hanya salah satu pihak saja.   ...
Baca selengkapnya