PENGENALAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pinjam meminjam atau hutang piutang adalah kata yang sering kita dengar setiap harinya, biasanya berupa benda, uang bahkan tanah dan lainnya. Jika yang dipinjam/dihutang dalam jumlah banyak, maka ada penjamin yang wajib ditanggungkan. 

        Nah kebanyakan orang hanya mengetahui tentang jaminan, padahal istilah sebenarnya yaitu jaminan fidusia. Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

        Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

        Pembahasan mengenai jaminan fidusia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Serperti halnya pengertian Pemberi Fidusia, yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu, penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. 
         
       Dalam Undang-undang ini ( Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) tidak berlaku terhadap :
  • Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
  • Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
  • Hipotek atas pesawat terbang, dan
  • Gadai.





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KABAR GEMBIRA BAGI PENGGUNA KENDARAAN

Gambar
Gambar lahan parkir    Lewat putusan PK (Peninjauan Kembali) MA (Mahkamah Agung) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya. Namun sayang PK yang diajukan oleh PT SPI tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dengan begitu PT SPI dituntut untuk membayar ganti rugi atas konsumen yang kehilangan kendaraannya. Dengan putusan tersebut pula, menandakan bahwa pengelola parkir tidak dapat berlindung lagi kepada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang berbunyi “Segala kehilangan bukan tanggungjawab pengelola parkir”.              Di dalam Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan...
Baca selengkapnya

MEDIASI MENJADI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH

Gambar
mediasi antar para pihak yang berperkara         Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Seperti gambar diatas menunjukkan bahwasannya sedang terjadi mediasi antar para pihak yang tengah berperkara.             Tugas mediator yang sekaligus seorang advokat (pengacara) yaitu sebagai penengah / pihak ketiga yang netral tidak memilih diantara para pihak yang bersengketa dan tidak mengambil keputusan bagi salah satu pihak yang bersengketa sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, seorang mediator dapat memberikan solusi atas masalah yang tengah dihadapi tersebut dengan catatan solusi dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan maupun menguntungkan hanya salah satu pihak saja.   ...
Baca selengkapnya